Perolehan suara dan kursi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Partai Sarikat Indonesia (PSI) adalah sebuah partai politik di Indonesia. PSI telah berpartisipasi pada Pemilu 2004, dengan nomor urut 22.[1][2] Pada April 2005 secara resmi menyatakan bergabung dengan Partai Amanat Nasional.[3] Namun memilih untuk pisah kembali pada tahun 2008.
Partai Sarikat Indonesia yang dideklarasikan di Surabaya pada tanggal 17 Desember 2002 ini merupakan gabungan dari 8 Partai Peserta Pemilu 1999 yang tidak lolos Electoral threshold. kedelapan Partai tersebut adalah Partai Daulat Rakyat (PDR), Partai Katolik Demokrat (PKD), Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (PNI Front Marhaenis), PNI Massa Marhaen, Partai Persatuan (PP), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.[4] Dengan Ketua Umum Rahardjo Tjakraningrat dan Sekretaris Jenderal Jumhur Hidayat[5]
Pada Pemilu 2009, PSI sebelumnya tidak lulus verifikasi. Tetapi dengan adanya gugatan 4 partai politik peserta Pemilu 2004 kepada Mahkamah Konstitusi, akhirnya 4 partai politik peserta pemilu ini disahkan juga menjadi parpol peserta pemilu pada pemilu 2009, yang mana salah satunya adalah PSI. Selanjutnya pada Pemilu 2009 tersebut, PSI mendapat nomor urut 43. Dalam Pemilu 2009, PSI mendapatkan 24 kursi anggota DPRD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PSI dipimpin oleh Rahardjo Tjakraningrat sebagai Ketua Umum, sedangkan posisi Sekretaris Jenderal diduduki oleh Nazir Muchamad. sebelum keluarnya keputusan Makamah Konstitusi yang meloloskan PSI sebagai peserta Pemilu 2009, telah dibentuk partai baru yang bernama Partai Persatuan Sarikat Indonesia yang disingkat Partai PSI, dengan ketua Umum Rahardjo Tjakraningrat dan Sekretaris Jenderal Nazir Muchamad.[6] karena adanya aturan tidak boleh rangkap jabatan dan keanggotaan partai politik, maka saat itu Posisi Ketua Umum Partai Sarikat Indonesia dipegang oleh Mardinsyah dan Sekretaris Jenderal Mohamad Djosan. Partai Persatuan Sarikat Indonesia (Partai PSI)tidak lolos verifikasi KPU sebagai peserta pemilu sedangkan Partai Sarikat Indonesia (PSI). kemudian posisi ketua umum dan sekretaris jenderal kembali dijabat Rahardjo dan Nazir.
DAPIL 1 (Sawah Besar, Tanah Abang, Gambir, Johar Baru,Cempaka Putih, Kemayoran, Menteng, Senen)
Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110 Telp. (+6221) 3822951, 3822051 Fax. (+6221) 3843647 Email. [email protected]
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Pada tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik.
Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016.
Berdirinya partai ini dilatarberlakangi oleh era reformasi yang sudah tidak muda lagi. Kebebasan demokrasi di Indonesia membuat rakyat dapat merayakan kebebasan dalam berserikat, berkumpul, serta kebebasan pers.
Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengagregasi aspirasi, tuntutan, serta harapan rakyat. Lewat para kadernya yang berada di legislatif dan eksekutif, kebijakan menyangkut hidup orang banyak diputuskan.
Politik yang mengatur kebajikan untuk bersama, sejatinya adalah tugas moral-suci partai politik. Akan tetapi, kebijakan partai politik yang harusnya bermuara pada kepentingan publik, diputar-arah menjadi membela kepentingan segelintir elit. Partai-partai politik yang ada saat ini telah terjebak dalam kondisi adanya kepentingan rantai ekonomi-politik antarelit partai.
PSI memiliki keyakinan bahwa partai baru merupakan sebuah kebutuhan, maka itu PSI percaya bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa diisi oleh sirkulasi generasi hanya akan menjadi ajang reproduksi masa lalu, tanpa ada sesuatu yang benar-benar baru.
Lebih jauh, PSI didirikan untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan partai ini meyakini bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.
Politik harus ditopang oleh kemanusiaan, begitu juga kemanusiaan harus ditopang oleh solidaritas sesama anak bangsa. Di atas pendirian politik seperti itu, PSI mulai membangun dan mempersiapkan diri sebagai partai masa depan.
Partai ini di kelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus di partai apapun. Hal sebagai pemutus mata-rantai dari perilaku, spirit serta tradisi buruk parpol lama. Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia dibawah 45 tahun dengan rata-rata berusia 30 tahunan.
Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa ini serta menolak adanya politik gerontrokrasi, yakni politik yang dominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara lama dan usang.
PSI mengedepankan keterbukaan sebagai partai yang inklusif dan pluralis untuk semua anak bangsa tanpa melihat suku, ras dan agama. Hal ini dapat terlihat pada pola rekruitmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan melihat secara objektif rasional.
Partai Solidaritas Indonesia dan Relawan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni (dari kiri ke kanan) memberi arahan kepada para relawan yang datang pada acara Kopi Darat Relawan PSI di kawasan Thamrin, Jakarta, Sabtu (12/9/2015). Grace menyatakan,sebanyak 417 orang yang terdaftar sebagai relawan PSI semuanya terjaring melalui media sosial.
Berawal obrolan santai tapi berkualitas dan visioner lima anak muda di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan pada akhir 2014 menjadi awal cikal bakal terbentuknya PSI.
Pertemuan dihadiri Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka, beserta dua anak muda lainnya hadir di pertemuan di kafe itu.
Pertemuan dilakukan tidak terlepas fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden dari Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut didiskusikan soal reformasi partai politik.
Pertemuan di kafe hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol itu tidak begitu saja terjadi. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini.
Mereka berlima bukan satu komunitas atau punya hobi sama. Namun, sejak jauh-jauh hari mereka sudah saling kenal dan sering berkomunikasi lalu bertemu dan mengobrol di kafe tersebut.
Dalam obrolan tersebut, kelimanya sepakat menyatakan hampir semua lembaga negara melakukan reformasi ke dalam dan keluar lembaganya, termasuk institusi TNI dan Polri. Namun, tidak demikian dengan partai politik. Sebab pascareformasi 1998, parpol masih melulu menggunakan cara-cara lama dalam berpolitik.
Dalam pandangan mereka, masih ada mahar, masih ada politik yang transaksional dan tidak terlihatnya proses kaderisasi yang berkualitas dari partai-partai.
Kelimanya juga berpandangan, dari pemilihan kepala daerah di 512 kota/kabupaten di Indonesia, hanya dapat menghasilkan beberapa sosok pemimpin.
Padahal, parpol sebagai pengusung kepala daerah bertugas mencetak kader yang mampu menjadi pemimpin, bukan sekadar pimpinan. Karena itu, PSI lahir untuk membuat sosok pemimpin bagi bangsa.
PSI memiliki perhatian yang sama, optimistisme yang sama tentang Indonesia baru, terutama setelah melihat sosok Jokowi. PSI melihat Indonesia baru itu bisa terjadi, di mana ada orang biasa karena demokrasi bisa jadi wali kota, gubernur hingga presiden. Itu bisa terjadi karena kinerja.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kedua dari kanan) bersama juru bicara PSI Giring Ganesha (ketiga dari kanan) dan sejumlah pengurus lain bernyanyi bersama dalam acara Festival 11 Yogyakarta, Senin (11/2/2019) malam, di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam acara itu, Grace menyampaikan pidato politik yang menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang ia sebut sebagai nasionalis gadungan.
Setelah resmi dinyatakan menjadi Parpol peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI.
Tujuannya, agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ketegasan PSI untuk memperbaiki wajah politik Indonesia tampak dari upaya lainnya, yakni dengan tidak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. PSI menilai mantan koruptor seharusnya tidak diperbolehkan lagi menempati jabatan publik dan ikut menentukan hidup orang banyak karena pada prinsipnya mereka sudah cacat moral dan cacat integritas. PSI berpandangan korupsi adalah kejahatan luar biasa.
Sebanyak 45 persen caleg PSI di Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. Ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30 persen.
PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30 persen sesuai yang disyaratkan oleh UU.
Namun, pada kenyataannya, banyak perempuan yang mendaftar ke partai yang baru pertama kali ikut pemilu ini. Menariknya juga, 20 persen dapil, nomor urut 1 adalah perempuan.
Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon Kepala Daerah. Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki 1 Fraksi di sana.
Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.
Dengan mekanisme yang transparan ini, PSI yakin kualitas pemimpin daerah yang dilahirkan bakal jauh lebih baik daripada proses pencalonan di “ruang-ruang gelap” yang tak diketahui publik.
Penilaian ini dikombinasi dengan hasil uji publik dan survei. Selanjutnya, para bakal kandidat akan diberikan waktu untuk bersosialisasi atau melakukan kerja di lapangan yang penilaiannya nanti digabungkan menjadi keseluruhan penilaian.
DOKUMENTASI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
Sekjen Partai Partai Solidaritas Indonesia, Dea Tunggaesti, mengapresiasi langkah DPR RI yang akan menjadikan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR (12/01/2022)
PSI berpandangan seharusnya politik itu tanpa mahar. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pascareformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik. Pada gilirannya, biaya tinggi ini amat potensial menyeret pada praktik korupsi.
Alih-alih mahar, PSI mendukung ratusan calon di Pilkada 2020 karena ada kesamaan nilai-nilai dengan pasangan calon. PSI juga memeriksa rekam jejak seluruh calon. PSI memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk membantu rakyat.
Anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia tampil menggebrak mengawal uang rakyat. Temuan anggaran lem aibon senilai Rp82 miliar dalam Rancangan APBD 2020 oleh William Aditya Sarana yang sempat menghebohkan publik, adalah salah satu contoh dari kerja mengawal uang rakyat.
Penolakan terhadap ajang balap mobil Formula E juga berangkat dari upaya mengawal uang rakyat. Ajang balap mobil listrik ini hanya dinikmati oleh segelintir warga. Padahal, uang rakyat harus dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kepentingan rakyat. Alasan lain PSI menolak ajang Formula E karena ajang ini tidak ada dalam Perda RPJMD yang berlaku.
Belum ada bukti atau kajian yang menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Sebaliknya, dengan mencontoh Montreal, Kanada, panitia di sana justru merugi. Belum ada pula riset yang membuktikan ada korelasi positif antara jadi tuan rumah Formula E dengan peningkatan penggunaan mobil listrik.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Terkorup Di Indonesia Terbaru 2023 sudah sangat di kenal sehingga mendapatkan rekor muri dengan bettingan minimal mendapatkan cuan hingga 10 juta rupiah di permaianan slot. Laga yang di berikan bukan sembarangan pertandingan lagi bahkan menjadi ladang pencarian buat para pemain, Teruntuk pecinta slot khusus nya mahjong ways menjadi pilihan yang sangat tepat bahkan mencuri perha.ian player untuk mencari cuan dengan modal kecil mahjong ways salah satu slot yang sangat di gemarin.
Belanja di App banyak untungnya:
Halaman ini berisi artikel tentang partai politik. Untuk artikel lain berjudul PSI, lihat
Partai Solidaritas Indonesia, atau yang disingkat sebagai PSI, adalah partai politik di Indonesia yang berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan pemuda Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Ia bergabung dengan partai tersebut pada 23 September 2023 dan menjadi ketua umum pada 25 September 2023.[4]
PSI mendukung Presiden petahana Joko Widodo untuk pemilihan 2019.[5] Pada pemilihan umum 2024, menunjukkan PSI hanya memenangkan sekitar 3% suara nasional dan karena itu belum terwakili di parlemen nasional.
Struktur kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat 2023–2028[6]
Awal pembentukan partai ini berawal dari obrolan di sebuah kafe yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan pada akhir 2014. Pertemuan tersebut dihadiri Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi, Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka, serta dua anak muda lainnya yang turut hadir. Pertemuan dilakukan tidak terlepas dari fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut, didiskusikan soal reformasi partai politik hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol itu tidak begitu saja terjadi. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini.[7]
Partai ini didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian di tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.[7]
Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016. Pada akhirnya, dinyatakan resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014.[8] Pada Pemilu 2019 Partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11.[9]
Setelah resmi dinyatakan menjadi Parpol peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI. Tujuannya, agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.[7]
Sebanyak 45 persen caleg PSI di Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. Ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30 persen. PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30 persen sesuai yang disyaratkan oleh UU.[7]
Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon Kepala Daerah. Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki 1 Fraksi di sana. Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.[7]
Elemen-elemen dari Partai Berkarya yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal partai tersebut, Badaruddin Andi Picunang bergabung dengan partai ini pada tanggal 1 Maret 2023 setelah kegagalan Partai Berkarya untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 dan konflik internal yang berkepanjangan di tubuh partai tersebut. Bergabungnya Partai Berkarya merupakan hal yang unik dan agak ironis, karena Berkarya berjalan dengan platform Soehartoisme dan Revivalisme Orde Baru, yang berlawanan dengan PSI yang jauh lebih progresif dan sejarah persaingan sengit antara keduanya pada tahun 2018.[10][11]
Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-70 (pada Agustus 2015) dan Pemilu Kepala Daerah serentak (pada Desember 2015). Tokoh-tokoh partai ini menggunakan media sosial Twitter dan Facebook secara aktif untuk mengajak warga muda dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dengan menciptakan hashtag pada jejaring sosial seperti #Merdeka100Persen saat HUT RI ke 70 dan #KepoinPilkada saat Pilkada serentak pada Desember 2015 yang lalu.[12][13]
Partai ini telah menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 16 November 2015.
Pada awal pandemi, pengurus dan anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia berinisiatif membagikan alat pelindung diri (APD) dan masker kepada tenaga kesehatan yang saat itu kekurangan APD di tengah lonjakan kasus Covid-19. Anggota-anggota legislatif PSI pun kompak menyumbangkan gaji mereka untuk membantu rakyat terdampak pandemi.[7]
PSI juga menggulirkan program #RiceBoxPSI sejak April 2021. Tidak kurang 350 ribu nasi kotak yang dibagikan kepada rakyat terdampak pembatasan mobilitas sosial. Program ini dapat berjalan berkat partisipasi donatur yang peduli dengan kesulitan sesama. Sampai Februari 2022, donasi yang terkumpul Rp3,9 miliar.[7]
Sebagai konsekuensi dari keinginan menjadikan PSI sebagai "partai publik" yang secara definisi, merupakan keputusan strategis parpol tidak hanya diputuskan secara elitis oleh pengurus inti namun pendapat dan pikiran simpatisan juga didengar dengan baik, pendanaan PSI ditanggung publik sehingga PSI tidak bergantung pada segelintir donatur besar saja. Dalam konteks inilah PSI meluncurkan program “Kartu SAKTI” untuk memberikan ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk dengan berdonasi secara rutin.[7]
Pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam jumpa pers daring, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung serta memberi dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo calon presiden (capres) dan Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024. Pemilihan Ganjar sebagai calon presiden tersebut ditetapkan melalui mekanisme penjaringan Rembuk Rakyat yang dimulai sejak Februari 2022.[14]
Adapun haluan atau ideologi dalam partai politik ini terinspirasi dari ajaran Presiden Soekarno lewat ucapannya mengenai harumnya bunga mawar yang diterjemahkan ke dalam logo partai yang diusung PSI, konsep Pancasila, dan Trisakti Soekarno, hingga Trilogi Identitas PSI. Bandingkan konsep Trisakti Bung Karno (Berdaulat dalam Politik, Berdikari di Ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan) dengan Trilogi PSI (Menebar kebajikan, Merawat keragaman, dan Meneguhkan solidaritas).[15]
PSI telah mengkritik dan menentang RKUHP, mengatakan bahwa itu dapat merugikan kelompok rentan, minoritas, dan berpotensi digunakan sebagai alat politik identitas.[16][17]
Partai ini dikelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus di partai apapun. Hal sebagai pemutus mata-rantai dari perilaku, spirit serta tradisi buruk parpol lama. Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia dibawah 45 tahun dengan rata-rata berusia 30 tahunan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa ini serta menolak adanya politik gerontrokrasi, yakni politik yang dominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara lama dan usang.[7]
PSI mengedepankan keterbukaan sebagai partai yang inklusif dan pluralis untuk semua anak bangsa tanpa melihat suku, ras dan agama. Hal ini dapat terlihat pada pola rekruitmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan melihat secara objektif rasional.[7]
PSI berpandangan bahwa seharusnya politik itu tanpa mahar. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pascareformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik. Pada gilirannya, biaya tinggi ini amat potensial menyeret pada praktik korupsi. Alih-alih mahar, PSI mendukung ratusan calon di Pilkada 2020 karena ada kesamaan nilai-nilai dengan pasangan calon. PSI juga memeriksa rekam jejak seluruh calon. PSI memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk membantu rakyat.[7]
PSI menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan pelarangan poligami untuk pejabat negara apabila mereka masuk parlemen.[18] Ketua PSI juga telah menyatakan bahwa PSI akan menentang peraturan daerah yang berbasis agama apapun, baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.[19] Partai ini juga seringkali mengkritik lawan-lawan politiknya, terutama Anies Baswedan.
Selain itu, ketegasan PSI untuk memperbaiki wajah politik Indonesia tampak dari upaya lainnya, yakni dengan tidak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. PSI menilai mantan koruptor seharusnya tidak diperbolehkan lagi menempati jabatan publik dan ikut menentukan hidup orang banyak karena pada prinsipnya mereka sudah cacat moral dan cacat integritas. PSI berpandangan korupsi adalah kejahatan luar biasa.[7]
